Langsung ke konten utama

Pelaksanaan Kurikulum 2013


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan 6.410 sekolah yang menjadi sasaran implementasi Kurikulum 2013. 6.410 sekolah tersebut terdiri dari 2.598 SD, 1521 SMP, 1.270 SMA, dan 1.021 SMK.

Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan dipastikan jumlah sekolah tersebut mewakili setiap provinsi di Indonesia. "Pelaksanaannya bertahap dan terbatas, tidak kenal uji coba," kata Nuh di kantor Kemendikbud Jakarta Senin (6/5).

Menurut Nuh, sekolah yang menjadi sasaran implementasi Kurikulum 2013 berbasis provinsi dan diprioritaskan pada sekolah yang sudah siap. Ia mencontohkan sekolah e- RSBI dan sekolah yang terakreditasi A. "Sehingga pada 15 Juli Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan," katanya.

Setidaknya 56.113 guru dan 1.535.065 siswa yang akan merasakan kurikulum tematik-integratif tersebut. Nuh mengatakan konsolidasi penyiapan akhir mulai dari pengadaan buku dan pelatihan guru Kurikulum 2013 akan dilakukan pada 23-27 Mei 2013. Sedangkan evaluasi dan pelatihan baru bagi guru dilakukan setelah pelatihan sebelumnya, yakni September sampai Oktober.


Mengenai anggaran, Nuh mengatakan DPR telah menyetujui anggaran Kurikulum 2013 pada tanggal 21 Desember 2013 lalu. Sedangkan jumlah anggaran Kurikulum 2013, kata Nuh, tidak lebih dari Rp 800 miliar.

Terkait pengadaan buku, Nuh mengatakan, saat ini sedang dalam tahap pelelangan. Ia memastikan perusahaan yang akan mencetak buku Kurikulum 2013 memiliki track record yang baik. Karena sekolah sasaran implementasi Kurikulum 2013 berbasis provinsi, ia pun menjamin distribusi buku akan sampai dalam waktu satu hari.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP Kurikulum 2013

Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP Kurikulum 2013 (berdasarkan Permendikbud 81A lampiran IV) Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. 1. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 3. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 4. Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengem...

SOAL LATIHAN UKG ONLINE LENGKAP

Mengerjakan  Soal UKG Online  dapat dilakukan dengan mudah, caranya :  1. Klik tombol "Mulai Ujian". 2. Silahkan anda gunakan tombol navigasi di bagian atas soal. Tombol navigasi soal seperti gambar berikut : Uji Kompetensi Guru (UKG) dilaksanakan untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik. UKG diikuti oleh seluruh guru, baik PNS maupun non-PNS, yang sudah bersertifikasi maupun belum sertifikasi. Kompetensi bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru bagi guru bersangkutan. Jadwal penyelenggaraan UKG (Uji Kompetensi Guru) di tahun ini yakni berdasarkan  Pedoman UKG Tahun 2015 Dirjen GTK    yang akan diadakan antara tanggal  9 sampai 27 November 2015 . Oleh karena itu,  u ntuk mempersiapkan diri bagi Rekan-rekan Guru dalam mengikuti Uji Kompetensi Guru jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK di tahun 2015 ini.  Dalam kesempatan berikut ini, saya akan...

Laporan On The Job Learning

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu kewenangan tersebut adalah dalam pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk rekrutmen kepala sekolah. Implementasi kewenangan tersebut selama ini menunjukkan dua kecenderungan yaitu: (1) adanya perbedaan proses rekrutmen antara daerah yang satu dengan yang lain, dan (2) ditemukannya indikasi penyimpangan dari prinsip-prinsip profesionalisme dalam proses rekrutmen kepala sekolah.